Harimau Sumatra di Jambi pun Makin Gelisah

Dia memejamkan kedua mata sejenak sembari memetik dawai gitar yang disandangnya. Mencari nada, mencari kata. Sejurus kemudian, sebait balada untuk Salma pun mengalun dari suara lembutnya. "Salma dan satwa yang lain, gelisah dan bingung. Salma muncul karena gelisah, habis hutan ditebang."
Ekspresi itu ditunjukkan Franky Sahilatua (55) di depan kandang harimau sumatra (Pantheratigris sumatrae) di Kebun Binatang Kota Jambi, baru-baru ini. Sang legendaris musik balada Indonesia tersebut mempersembahkan gubahan lagu spontan tersebut untuk seekor harimau sumatra betina bernama Salma.
Harimau tersebut sudah hampir sebulan dikerangkeng di Kebun Binatang Kota Jambi setelah ditangkap dari kebun sawit wilayah Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Rabu (11/2). Penangkapan Salma dilakukan menyusul tewasnya enam warga setempat diterkam harimau.
Franky menyempatkan diri melihat Salma bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X seusai seminar politik, karena merasa prihatin terhadap nasib harimau sumatra di Jambi. Dia juga turut merasakan kegelisahan harimau sumatra yang habitatnya semakin rusak akibat ulah manusia.
"Saya menyanyi di depan kandang Salma ini sebagai ungkapan kepedulian saya terhadap nasib harimau sumatra. Hutan terus dirusak manusia, sehingga mereka kehilangan habitatnya, rumahnya. Ketika mereka ke luar dari hutan dan terpaksa memangsa manusia, mereka ditangkap dan akhirnya tersiksa di dalam kerangkeng," katanya.
Kerusakan Hutan
Kemunculan harimau sumatra di kebun-kebun dan daerah pertanian di Jambi dan akhirnya memangsa manusia saat ini, sangat alamiah. Kerusakan hutan yang menjadi rumah mereka memaksa mereka eksodus ke kawasan-kawasan perkebunan dan pertanian mencari makan.
"Harimau kan hidup di hutan. Lantas habitatnya dirusak. Rumahnya hilang. Wajar bila harimau muncul di kebun-kebun rakyat dan memangsa manusia. Tapi, masalahnya mengapa harimau tersebut ditangkap. Seharusnya para pembalak hutan yang ditangkap agar habitat harimau tidak rusak," katanya.
Dikatakan, kemunculan harimau sumatra di kebun rakyat wilayah Muarojambi dan memangsa 10 orang warga hingga tewas merupakan kesalahan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah membiarkan kerusakan hutan. Ini tampak dari tidak tertanggulanginya pembalakan liar dan terus diberikannya izin penebangan kayu untuk usaha industri kayu.
"Kerusakan hutan yang menjadi habitat harimau sumatra di Jambi ini saya lihat sebagai salah satu bentuk kelemahan Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelamatan lingkungan. Mengapa tak ada tindakan terhadap pembalak liar. Mengapa izin penebangan kayu tidak pernah ditinjau. Ini ada politik pengabaian keselamatan lingkungan," katanya.



Pesan
Franky menyampaikan pesan kepada Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin agar lebih serius menyelamatkan hutan demi penyelamatan harimau sumatra, sekaligus penyelamatan petani dari keganasan binatang buas tersebut.
"Sampaikan sama Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Harimau itu tidak pernah mengganggu manusia. Manusia yang terus mengganggu harimau. Jadi, yang ditangkap jangan harimaunya, tetapi manusia yang menghancurkan hutan habitat harimau," katanya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang turut menyempatkan diri melihat harimau sumatra tersebut mengatakan, tewasnya 10 warga diterkam harimau di Muarojambi merupakan pelajaran sangat berharga akibat kerusakan hutan. Kejadian tersebut diharapkan melahirkan kearifan bagi para pejabat pemerintah dan pengusaha di Jambi agar meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan.
Untuk melestarikan hutan, penebangan hutan harus benar-benar dikurangi. Pembalakan liar dihentikan dan pelaku pembalakan liar harus ditangkap. Kemudian izin penebangan hutan yang mengancam hutan lindung dan taman nasional pun harus ditinjau ulang.
"Penangkapan harimau sumatra yang menyerang manusia ini bukan solusi. Justru yang perlu ditangkap para penebang kayu. Kalau penebangan hutan dihentikan, hutan lestari, harimau tetap tinggal di habitatnya, harimau tidak akan menyerang manusia," paparnya. [SP/Radesman Saragih]*** [Suara Pembaruan, 16 Maret 2009, Nusantara]