Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia Harus Dihentikan

[JAMBI] Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak Pemerintah bersikap tegas menghentikan gerakan-gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama di Indonesia. Pemerintah tidak boleh membiarkan gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama terus merajalela. Masalahnya kelompok radikal dan fundamentalis agama di negara ini selalu identik dengan tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap penganut agama lain.

“Bila gerakan – gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama tersebut terus dibiarkan, aksi-aksi anarkis dan tindak kekerasan bernuansa agama di Indoensia tidak akan pernah bisa dihentikan. Pemerintah harus peduli terhadap nasib kelompok-kelompok umat beragama di Indonesia yang selama ini menjadi korban gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama tersebut,”tegas Sekretaris Umum (Sekum) PGI Pusat, Pdt Gomar Gultom MTh kepada SP di sela-sela Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Provinsi Jambi di Ratu Hotel, Kota Jambi, Senin (7/5). Sidang MPL PGI Wilayah Provinsi Jambi yang berlangsung Senin – Selasa (7 – 8/5) dihadiri sekitar 150 orang pendeta dan pimpinan dari 50 gereja di Jambi. 

Seretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat, Pdt Gomar Gultom MTh (depan) didampingi Ketua Umum PGI Wilayah Provinsi Jambi, Pdt Dr David Farel Sibuea MTh (kiri) memukul gong membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Provinsi Jambi di Ratu Hotel Kota Jambi, Senin (7/5). [SP/141]

Menurut Gomar, gerakan  radikalisme dan fundamentalisme agama di Indonesia belakangan ini semakin merajalela karena adanya pembiaran dari pemerintah. Pembiaran itu nampak dari sikap aparat keamanan yang  terkesan membiarkan segala tindak kekerasan bernuansa agama di berbagai pelosok Tanah Air.

Rumah ibadah penganut agama tertentu dirusak sekelompok masyarakat atas nama agama, namun pemerintah, termasuk pihak keamanan tidak tegas terhadap pelaku perusakan tersebut. Bahkan aksi-aksi anarkis mengatas-namakan agama tersebut terjadi dari satu daerah ke daerah yang lain  tanpa ada proses hukum yang tegas.

“Aksi-aksi anarkis mengatas-namakan agama ini kan sudah merupakan pencabik-cabikan konstitusi. Tapi mengapa pemerintah diam saja. Ini namanya pembiaran terhadap gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama. Pembiaran ini membuat umat beragama yang termasuk kelompok minoritas di beberapa daerah semakin diliputi rasa tidak aman dalam menjalankan ibadah mereka,”paparnya.

Gomar menegaskan, aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian harus lebih berani dan profesional dalam menyikapi dampak gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama di Indonesia saat ini. Ketegasan aparat keamanan itu penting guna menjamin rasa aman umat beragama dalam menjalankan ibadah mereka. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat lain, aparat keamanan harus tegas menumpas para pelaku tindak kekerasan tersebut.

“Apa pun alasannya, walaupun atas nama agama, tidak ada seorang pun di negara ini yang berwenang merubuhkan rumah ibadah, sekalipun rumah ibadah tersebut tidak memiliki ijin. Tindakan perusakan rumah ibadah dan pencederaan terhadap orang lain, kendati itu dilakukan atas nama agama, hal itu sudah termasuk tindakan kriminal. Untuk itu pihak kepolisian harus menindak para pelaku tindak kriminal tersebut,”tegasnya.

Sementara itu dalam sambutannya pada Sidang MPL PGI Wilayah Provinsi Jambi tersebut, Gomar mengatakan, pemerintah hingga kini terkesan tak berdaya mengatasi masalah-masalah kekerasan, ketidak-adilan dan pelanggaran hukum di negara ini.

“Sepertinya ada kelompok tertentu yang “menyandera” pemimpin-pemimpin negara ini, sehingga mereka tidak mampu mengatasi tindak-tindak kekerasan di masyarakat, termasuk tindak kekerasan bernuansa agama.  Kondisi harus terus kita kritisi agar pemerintah benar-benar serius menghentikan gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama ini,”katanya.

 Sumbangsih Gereja

Gomar, di bagian lain sambutannya  mengatakan, Gereja atau umat Kristen di berbagai pelosok Tanah Air harus semakin meningkatkan sumbangsih untuk memajukan pembangunan daerah. Peningkatan partisipasi umat Kristen dalam pembangunan daerah ini akan meningkatkan sikap penerimaan warga masyarakat beragama lain terhadap umat Kristen.

Untuk wilayah Jambi, lanjut Gomar, umat Kristen juga perlu mendukung program pemerintah di bidang budaya dan pariwisata. Dukungan itu penting karena sektor budaya dan pariwisata termasuk salah satu potensi andalan Jambi dalam memajukan perekonomian daerah dan masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan.

Dikatakan, untuk mendorong pembangunan pariwisata tersebut, umat Kristen di Jambi perlu berpartisipasi mendukung perjuangan Jambi mengangkat potensi wisata Candi Muarojambi. Umat Kristen di Jambi harus meningkatkan aksi agar Candi Muarojambi bisa masuk menjadi salah satu warisan dunia (world heritage).

Saat ini, katanya,  Jambi berjuang memperoleh dukungan secara lokal dan nasional untuk mengusulkan kepada badan pendidikan dan kebudayaan dunia (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) agar Candi Muarojambi bisa menjadi salah satu warisan dunia.

“Mari kita dukung melalui internet, short message service (SMS) dan upaya lain agar Candi Muarojambi bisa masuk warisan dunia. Upaya ini juga merupakan salah satu partisipasi Gereja yang bermanfaat bagi pembangunan Jambi,”paparnya. (Warna/Rds) (Sumber : Dok : St R Saragih, Jambi, 7 Mei 2012)